Langsung ke konten utama

PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI SD-MI TAHUN 2012 KOMPONEN STANDAR PENILAIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN


BUKTI FISIK PROSES AKREDITASI JENJAG PENDIDIKAN SD MI UNTUK STANDAR PENILAIAN:

136.Jawaban dibuktikan dengan adanya: (1) rancangan penilaian dalam silabus, (2) bukti telah dilakukan sosialisasi kepada siswa, bisa berupa bahan yang dibagikan kepada siswa atau bukti sosialisasi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.

137.Jawaban dibuktikan dengan melihat kesesuaian antara teknik penilaian dengan KD dan indikator dalam silabus.
Misalnya: untuk menilai keterampilan siswa dilakukan dengan performance test.

138.Jawaban dibuktikan dengan adanya perangkat tes buatan guru.

139.Teknik penilaian yang digunakan guru meliputi:
1) tes tertulis; 2) tes lisan;3) penilaian sikap;4) tugas terstruktur;5) tugas mandiri;6) portofolio;
7) proyek;8) produk (hasil kreativitas);9) unjuk kerja
Jawaban dibuktikan dengan adanya kumpulan arsip tes, nilai tes, nilai pengamatan, dan nilai tugas terstruktur maupun mandiri.

140.Jawaban dibuktikan dengan hasil analisis hasil belajar siswa.
141.Jawaban dibuktikan dengan adanya buku penghubung guru dan orang tua dan bukti kerja siswa.
142.Jawaban dibuktikan dengan adanya:
1) program remedial dan pengayaan, dan
2) revisi perangkat pembelajaran.

143.Jawaban dibuktikan dengan adanya arsip hasil evaluasi belajar yang telah ditandatangani guru dan kepala sekolah/madrasah.
144.Jawaban dibuktikan dengan adanya catatan laporan penilaian akhlak siswa dari guru-guru lain di kelas yang bersangkutan kepada guru Pendidikan Agama.

145.Jawaban dibuktikan dengan adanya catatan laporan penilaian kepribadian siswa dari guru-guru lain yang bersangkutan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau guru kelas bagi sekolah/madrasah yang tidak memiliki guru PKn.
146.Jawaban dibuktikan dengan: (1) surat undangan, (2) berita acara rapat, (3) hasil rapat, (4) surat Keputusan kepala sekolah/madrasah tentang kepanitiaan ujian tengah semester, ulangan akhir semester, dan ujian akhir semester.
Bagi sekolah/madrasah yang tidak menerapkan guru mata pelajaran pada kelas tinggi, maka yang dimaksud guru mata pelajaran di sini adalah: guru agama, kesenian, muatan lokal, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
147.Jawaban dibuktikan dengan surat undangan, berita acara rapat, dan hasil rapat kenaikan kelas.
Bagi sekolah/madrasah yang tidak menerapkan guru mata pelajaran pada kelas tinggi, maka yang dimaksud guru mata pelajaran di sini adalah: guru agama, kesenian, muatan lokal, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
148.Jawaban dibuktikan dengan surat undangan, berita acara rapat, dan hasil rapat penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Bagi sekolah/madrasah yang tidak menerapkan guru mata pelajaran pada kelas tinggi, maka yang dimaksud guru mata pelajaran di sini adalah: guru estetika dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.

149.Jawaban dibuktikan dengan surat undangan, berita acara rapat, dan hasil rapat kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, dan iptek.
Bagi sekolah/madrasah yang tidak menerapkan guru mata pelajaran pada kelas tinggi, maka yang dimaksud guru mata pelajaran di sini adalah: guru agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, dan iptek.

150.Jawaban dibuktikan dengan dokumen undangan kepada wali murid, daftar hadir orang tua, dan buku laporan pendidikan.
151.Jawaban dibuktikan dengan adanya dokumen pelaporan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

152.Jawaban dibuktikan dengan dokumen rapat kelulusan yang dihadiri oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan kepala sekolah/madrasah.
153.Jawaban dibuktikan dengan dokumen nilai rata-rata sebagai kriteria kelulusan UASBN.

154.Jawaban dibuktikan dengan dokumen nilai minimal mata pelajaran sebagai kriteria kelulusan UASBN.
155.Jawaban dibuktikan dengan tanda terima Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) dari setiap siswa yang mengikuti ujian nasional.

156.Jawaban dibuktikan dengan tanda terima telah menerbitkan ijazah dari setiap siswa yang lulus dari satuan pendidikan.

157.Jawaban dibuktikan dengan adanya berita acara rapat penentuan penerimaan siswa baru sekolah/madrasah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Beasiswa S2 Psikologi Luar Negeri Untuk Mahasiswa Berprestasi

Beasiswa S2 Psikologi Luar Negeri Untuk Mahasiswa Berprestasi : Bingung memilih beasiswa s2 psikologi luar negeri yang bagus? Jangan galau! Artikel berikut ini punya beberapa rekomendasinya! 

Cara mendaftar dan melihat database Guru Inpassing

Bapak/ibu yang baru proses dan yang sudah melakukan pendaftaran sebagai guru inpassing, adalah sebagai proses awal dapat mengunjungi dan melihat, website ini : http://inpassing.sertifikasiguru.org/ Selamat datang di situs pengisian data inpassing. Lengkapi dan periksa ulang kelengkapan informasi sebelum melakukan cetak dokumen. Jika dokumen sudah kami terima dan informasi yang ada di dokumen tidak sama dengan informasi dari database kami, maka informasi dari dokumen yang kami anggap benar. Dokumen yang dimaksud adalah print-out yang dihasilkan oleh situs ini. Database adalah informasi yang anda isikan pada form entri di situs ini. Bagi yang sudah atau yang belum lengkap berkasnya, kelengkapan berkas dapat dikirim kembali ke : Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK UP. Subdit Dikdas dan LB Komplek Kemendiknas Gedung D lantai 14 Jl. Jendral Sudirman, pintu 1 Senayan – Jakarta

PP (PERATURAN PEMERINTAH) TAHUN 2001

PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan pada tahun 2001 sebagai berikut: PP tahun 2001 no 3 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Download Print Email PP tahun 2001 no 3 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Penjelasan) Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Penjelasan) Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Lampiran) Download Print Email PP tahun 2001 no 8 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Download Print Email PP tahun 2001 no 11 tentang Informasi Keuangan Daerah Download Print Email