Perda Kota Bandung no 5 tahun 2008 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat merupakan kota yang penting di Indonesia. Bandung secara umum memiliki sejarah pada masa perjuangan atau pada masa kemerdekaan sampai sekarang. Sebagai pusat perdagangan, industri dan juga pendidikan. Maka pemerintah Daerah Kota Bandung sangat konsen dan menaruh perhatihan yang besar pada bidang pendidikan. Wujud dari itu adalah terbentuknya beberapa Peraturan Daerah.

Salah satunya PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BADUNG.  Pada pasal 6 dijelaskan peranan orang tua dalam pendidikan, Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. Pasal 7 (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan. (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya. (4) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Kewajiban Pemerintah Daerah dijelaskan pada pasal 16 Pemerintah Daerah wajib : a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan; b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun; e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar; f. pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik; g. memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan; h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk manjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu; i. memfasilitasi tersedianya pusat – pusat bacaan bagi masyarkat; j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar; k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu; m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu; n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilimu pengetahuan dan teknologi dalam penyelengaraan pendidikan; p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu pendidikan.
Sedangkan jalur pendidikan yang dialksanakan dipaparkan dalam pasal 18 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk : a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan dasar; c. pendidikan menengah; d. pendidikan nonformal; e. pendidikan informal; f. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah; g. pendidikan khusus dan layanan khusus; h. pendidikan keagamaan; i. pendidikan keolahragaan.
Jika butuh yang lengkap dapat didownload Perda Kota Bandung

Read the rest of this entry »

Posted in peraturan daeerah pendidikan , perda , perda kota bandung , perda no 5 tahun 2008 kota bandung , perda pendidikan , UU pendidikan

DAFTAR PERDA PENDIDIKAN DI SELURUH INDONESIA

DAFTAR PERDA (PERATURAN DAERAH) TENTANG PENDIDIKAN DI SELURUH INDONESIA

1.Perda Pendidikan Kota Kutai Timur no 8 tahun 2010 Pendidikan

2.Perda Pendidikan Kota Bandung  no 5 tahun 2008 sistem pendidikan

3.Perda Pendidikan Kab.Kuningan no 2 tahun 2008 Pendidikan Diniyah

4.Perda Pendidikan Kota Batam no 4 tahun 2010 Dikdasmen

5.Perda Pendidikan Kota Magelang no 2 tahun 2010 Sisdiknas

6.Perda Pendidikan Kota Semarang no 1 tahun2007

7.Perda Pendidikan KOTA_DEPOK no 8 tahun 2010 Penyelenggara Pddk

8.Perda Pendidikan Kota Jogja no 5 tahun 2008

Sebagai bahan pemahaman ini adalah VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN dalam perda no 5 tahun 2008 Kota Yogyakarta sebagai berikut;

Pasal 3
Visi Pendidikan Daerah adalah Pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berkebangsaan,
berwawasan global, dan terjangkau masyarakat.
Pasal 4
Misi Pendidikan Daerah adalah:
a. mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan di
Daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan
kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
b. menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional, dan spiritual;
c. menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
d. menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
e. mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra
pendidikan;
f. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
g. membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan budaya sosial dengan
memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
Pasal 5
Maksud penyelenggaraan pendidikan adalah mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas,
menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
Pasal 6
Tujuan penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan
untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis
serta bertanggungjawab.

========= Kemudian tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, menurut Perda no 5 tahun 2008 sebagai berikut:

Pendidik, Pasal 12

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

                           Pasal 13

(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak:

a.   memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;

b.   mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.   memperoleh perlindungan dalam  melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d.   memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e.   memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;

f.    memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.   memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

h.   memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;

i.    memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

j.    memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;

k.   memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

 

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:

a.   merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b.  memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan   profesi;

c.   meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d.   memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

e.   memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

f.    bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g.   menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;

h.   memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;

i.    melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

 

                        Pasal 14

(1)   Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:

a.   memperoleh penghasilan sesuai  kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;

b.  memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.   memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;

d.  memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

e.   memiliki kebebasan untuk berserikat dalam arganisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

(2)   Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya  berkewajiban:

                                 a.   menyusun rencana pembelajaran;

b.   melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;

c.   mengevaluasi hasil belajar peserta didik;

d.  menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

e.  melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;

f.  mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;

g.  melaporkan kemajuan belajar;

 Paragraf 2

                        Tenaga Kependidikan

                        Pasal 15

(1)   Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar.

(2)   Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :

a.   Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;

b.   penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c.   pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d.   perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

(3)   Tenaga kependidikan berkewajiban :

a.   menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;

b.  mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

c.   memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

d.  memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

e.   mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan.

Read the rest of this entry »

Posted in daftar perda , peraturan daerah kota jogja , peraturan daerah tentang pendidikan , perda kota bandung , perda pendidikan