Langsung ke konten utama

PP (PERATURAN PEMERINTAH) TAHUN 2005

Sebuah bangsa supaya tidak luntur atau kehilangan jati diri dan budaya cara yang baik untuk mempertahankan adalah melalui pendidikan.  Di samping itu supaya dalam satuan negara kualitas dan pelayanan dapat seragam dalam artian semua warga negara dapat mengenyam pendidikan yang layak, pemerintah telah mengeluarkan PP no 19 tentang SNP Standar Nasional Pendidikan.

Pengertian umum tentang SNP adalah sebagai berikut: Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.  Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Untuk koleksi dan daftar peraturan pemerintah, perpu tahun 2005 sebagai berikut;
PP tahun 2005 no 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP tahun 2005 no 69 tentang Penetapan Pensiun Pokok bagi Janda, duda, PNS
PP tahun 2005 no 66 tentang Gaji Pokok PNS

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Beasiswa S2 Psikologi Luar Negeri Untuk Mahasiswa Berprestasi

Beasiswa S2 Psikologi Luar Negeri Untuk Mahasiswa Berprestasi : Bingung memilih beasiswa s2 psikologi luar negeri yang bagus? Jangan galau! Artikel berikut ini punya beberapa rekomendasinya! 

Daftar Ikatan dan Asosiasi Pengobatan Tradisonal Indonesia dan Cina

Gambar  Logo Reiki Dasar pengobatan secara tradisional adalah UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal 48 juga disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam pasal 59 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.   1.       Ikatan Homoeopathy Indonesia (IHI), www. akram homoeopathy .blogspot.com/p/pengobatan.html     , www.mockup.uninet.net.id/Asociation/tabid/113/default.aspx 2.       Persatuan Akupunktur Seluruh Indonesia (PAKSI),   www. paksi bali.wordpress.com/     ,   www. spesialisakupunktur.com   3.       Perhimpunan  Chiroprakasi Indonesia (Perchirindo), www. perchirindo .com/ 4.       Ikatan Naturopatis Indonesia (IKNI), w...

PP (PERATURAN PEMERINTAH) TAHUN 2001

PP (Peraturan Pemerintah) yang dikeluarkan pada tahun 2001 sebagai berikut: PP tahun 2001 no 3 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Download Print Email PP tahun 2001 no 3 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Penjelasan) Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Penjelasan) Download Print Email PP tahun 2001 no 4 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Lampiran) Download Print Email PP tahun 2001 no 8 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Download Print Email PP tahun 2001 no 11 tentang Informasi Keuangan Daerah Download Print Email