12.43
Pembelajar Jogja
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 045/U/2002
TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Menimbang :
a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program
studi merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan
sesuai dengan program studi yang ditempuh;
b. bahwa Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menambah
rambu-rambu penyusunan kurikulum inti sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001
mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN
TINGGI
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat
tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai
syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-
tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Pasal 2
(1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
a. kompetensi utama;
b. kompetensi pendukung;
c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi
utama.
(2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
a. landasan kepribadian;
b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
c. kemampuan berkarya;
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian
berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya.
Pasal 3
(1) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
(2) Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
c. berlaku secara nasional dan internasional;
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat
di masa datang;
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat
profesi, dan pengguna lulusan.
(3) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan
gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh
institusi penyelenggara program studi.
Pasal 4
(1) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan
mengenai :
a. nama program studi;
b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi
satu dengan lainnya;
c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program
studi;
d. persyaratan akademis dosen;
e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut
elemen kompetensi;
f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-
elemen kompetensi;
g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
(2) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program
studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, harus ditinjau dari gatra :
a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi
utama lainnya.
Pasal 5
Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara
kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di
dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.
Pasal 6
(1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program
sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
(2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk
setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1)
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan
selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama
masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara
nasional untuk setiap program studi pada program sarjana, program
Pascasarjana, dan program diploma yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan Nasional masih
tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan
perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
Pasal 8
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
A. MALIK FADJAR